Mengenal Kewajiban Pajak Bendahara (Bagian 1)

Bendahara pemerintah adalah jabatan yang bertugas untuk mengelola transaksi keuangan dalam instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan itu meliputi pencatatan, pengalokasian, penyimpanan dan pembayaran atas suatu transaksi. Umumnya dalam satu instansi terdiri dari beberapa bendahara, antara lain bendahara penerimaan, bendahara gaji dan bendahara pengeluaran. Kesemuanya ini tugasnya sama, yang membedakan adalah alokasi dana yang digunakan.

Dari sisi perpajakan, bendahara merupakan perpanjangan tangan dari kantor pelayanan pajak untuk melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas dana anggaran yang dikelola. Maka dapat dipersamakan juga bendahara sebagai wajib potong/wajib pungut seperti layaknya perusahaan BUMN. Lalu dari pajak yang sudah dipotong/dipungut dan disetorkan tersebut, bendahara membuat laporannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan jenis pajaknya.

Adapun laporan pajak yang wajib masuk ke kantor pelayanan pajak dari bendahara (sekalipun tidak ada transaksi) adalah:

  1. SPT Masa PPh Pasal 21;
  2. SPT Masa PPN Pemungut.

Sedangkan laporan yang cukup disampaikan saat adanya kegiatan/transaksi adalah:

  1. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
  2. SPT Masa PPh Pasal 22;
  3. SPT Masa PPh Pasal 23.

Kemudian bendahara juga harus mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran pajak dan jatuh tempo pelaporan SPT yang sudah dibuat. Untuk batas waktu pembayaran, tanggal jatuh temponya adalah:

  • Tanggal 10 bulan berikutnya untuk setoran PPh Pasal 21;
  • Tanggal dan hari yang sama dengan pembelian barang untuk PPh Pasal 22;
  • Tanggal 10 bulan berikutnya untuk setoran PPh Pasal 23;
  • Tanggal 10 bulan berikutnya untuk setoran PPh Pasal 4 ayat (2);
  • Tanggal 7 bulan berikutnya untuk setoran PPN.

Sedangkan batas waktu untuk pelaporan adalah:

  • Tanggal 20 untuk SPT Masa PPh Pasal 21;
  • Tanggal 14 untuk SPT Masa PPh Pasal 22;
  • Tanggal 20 untuk SPT Masa PPh Pasal 23;
  • Tanggal 20 untuk SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
  • Akhir Bulan Berikutnya untuk SPT Masa PPN Pemungut.

Pahami dan kenali terlebih dahulu aturan dasar perpajakan tersebut agar tidak terjadi keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak yang berakibat pada pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Bukankah mencegah akan lebih baik daripada mengobati?

Advertisements

One thought on “Mengenal Kewajiban Pajak Bendahara (Bagian 1)

  1. Pingback: Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 | Sigit Purwanto Personal Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s