MENGENAL KEWAJIBAN PAJAK BENDAHARA (BAGIAN 2)

Pada postingan sebelumnya saya sudah menguraikan secara sederhana tentang dasar-dasar kewajiban perpajakan untuk bendahara pemerintah. Di bagian ini saya akan mengajak pembaca blog ini untuk masuk lebih dalam mengenal dan memahami kewajiban perpajakan dari sisi jenis serta teknis perpajakan.

Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya dimana sistem perpajakan Indonesia menganut Self Assessment System dengan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam praktik seahari-hari, bendahara harus mampu memilah-milah jenis pajak mana yang akan dikenakan terhadap suatu transaksi.

Jenis pajak yang harus dipahami oleh wajib pajak bendahara antara lain adalah:

  1. Pajak Penghasilan Pasal 21;
  2. Pajak Penghasilan Pasal 22;
  3. Pajak Penghasilan Pasal 23;
  4. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
  5. Pajak Pertambahan Nilai

Kelima jenis pajak tersebut secara umum adalah yang sering bersentuhan langsung dengan transaksi keuangan bendahara, sehingga bendahara harus mampu menentukan transaksi dan jenis pajak yang dikenakan.

PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh bendahara pemerintah yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, honor, instentif, tunjangan, gratifikasi dan lain sebagainya yang dibayarkan oleh pihak pemberik kerja kepada pihak yang dipekerjakan. Objek yang menjadi cakupan pengenaan PPh Pasal 21 sangat luas, namun dapat disimpulkan menjadi lima bagian, antara lain:

  • PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap;
  • PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap;
  • PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai;
  • PPh Pasal 21 atas Peserta Kegiatan;
  • PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur yang bersumber dari dana APBN/APBD

Penjelasan lebih lanjut mengenai pemotongan PPh Pasal 21 akan saya buat pada postingan tersendiri.

PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah dari rekanan atas pembelian/pembelanjaan barang dengan nilai diatas Rp. 2.000.000,00 serta tidak terpecah-pecah. Dapat saya contohkan disini misalnya Instansi A membeli barang kebutuhan kantor berupa ATK di Toko B dengan nilai Rp. 2.500.000,00 maka atas transaksi tersebut bendahara harus memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPh Pasal 23

Jika PPh Pasal 22 mengatur tentang pembelian barang dengan nilai diatas Rp. 2.000.000,00 maka untuk PPh Pasal 23 mengatur tentang pemotongan atas pemanfaatan jasa/sewa oleh bendahara pemerintah tanpa ada batasan nilai minimum pembayaran.

PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) atau yang lebih dikenal sebagai PPh Final merupakan pajak yang dikenakan terhadap:

  • Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
  • Persewaan Tanah dan/atau Bangunan bukan hotel;
  • Jasa Konstruksi (perencana, pelaksana dan pengawas).

Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan pajak yang dipungut atas setiap penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak dari pihak rekanan kepada bendahara pemerintah dengan nilai diatas Rp. 1.000.000,00. Sederhananya adalah, apabila bendahara melalukan pembelian barang senilai Rp. 3.000.000,00 maka atas transaksi tersebut dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN. Namum bila nilai pembeliannya misalkan Rp. 1.500.000,00 maka cukup dipungut PPN saja karena tidak melampauai batasan untuk dikenakan pemungutan PPh Pasal 22.

Begitu juga halnya dalam transaksi yang termasuk objek PPh Pasal 23. Karena Pasal 23 tidak mengenal batasan nilai minimum, maka apabila transaksinya tidak melebih Rp. 1.000.000,00 maka cukup dikenakan PPh Pasal 23 saja. Apabila melebihi nilai Rp. 1.000.000,00 maka dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.

Simpulan

Secara bertahap saya sudah menguraikan secara ringkas jenis-jenis pajak yang sering dijumpai oleh bendahara pemerintah. Walaupun saya tidak menguraikannya secara detail hingga ke contoh kasus dan perhitungannya (yang akan saya buatkan postingan tersendiri) tapi saya berharap penjelasan singkat ini dapat dengan mudah dipahami oleh pengunjung dan pembaca blog ini.

Advertisements

2 thoughts on “MENGENAL KEWAJIBAN PAJAK BENDAHARA (BAGIAN 2)

  1. Pingback: Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 | Sigit Purwanto Personal Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s