Kenapa Sih Harus Mengisi Harta di SPT?

harta1

Ilustrasi Harta

“Hanya orang gila yang mau melaporkan asset dan kekayaannya dengan jujur, serta membayar kewajiban pajaknya secara benar berdasarkan aturan Undang-Undang Perpajakan.” 

Kutipan diatas sering saya ucapkan setiap memberikan materi sosialisasi ataupun pada saat melayani wajib pajak yang berkonsultasi dengan saya. Kenyataannya memang demikian, sudah naluri alamiah dari seluruh Warga Negara di seluruh dunia untuk menghindar dari pajak. Bukan tanpa alasan penghindaran pajak ini, lantaran tanpa ada balas jasa secara langsung maka mayoritas orang lebih memilih menghindar atau mengurangi kadar kejujuran dalam melaporkan penghasilan, asset beserta hutang yang dimilikinya.

Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) merupakan salah satu bentuk kewajiban perpajakan yang melekat kepada setiap wajib pajak baik itu orang pribadi karyawan, non karyawan dan perusahaan atau badan usaha. Disini sebenarnya kejujuran berperan penting, karena:

“Pajak itu tidak dilihat dari besar atau kecilnya setoran dari Wajib Pajak, melainkan dilihat dari seberapa jujur Wajib Pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan amanah Undang-Undang Perpajakan.”

Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan wajib pajak adalah mengapa harus memasukkan komponen harta dan hutang dalam pengisian SPT Tahunannya, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Ada yang beranggapan bahwa negara mencurigai rakyatnya yang kaya raya, ada pula yang merasa ditelanjangi oleh pajak karena harus melaporkan keseluruhan harta dan hutang yang dimilikinya.

Sekarang mari kita perjelas dan luruskan apa sebenarnya fungsi kolom harta dan hutang pada SPT Wajib Pajak. SPT Tahunan merupakan sarana pelaporan wajib pajak yang inti sebenarnya adalah melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama satu tahun beserta dengan pajak yang telah dipotong dan disetor/dibayarkannya. Penghasilan ini bisa bermacam-macam, bisa juga terjadi seorang Wajib Pajak memperoleh penghasilan lebih dari satu sumber. Misalnya seorang karyawan yang memiliki usaha diluar pekerjaannya, tentunya ada dua sumber penghasilan yang diterima. Begitu juga misalnya bila karyawan tersebut menerima royalti, hadiah, sewa atas kepemilikan harta dan lain sebagainya. Tentunya makin banyak sumber penghasilan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak akan semakin banyak juga penghasilannya selama setahun dan semakin banyak juga pajak penghasilan yang harus dibayarnya.

Lalu apa kaitannya dengan harta dan hutang? Manusia sudah secara kodratnya memiliki sifat konsumtif. Sudah barang tentu kebutuhan primer manusia adalah mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sedangkan apabila secara ekonomi kemampuannya bertambah, maka akan melengkapi kehidupannya dengan kebutuhan sekunder dan tertier. Dari sisi pajak apakah penambahan kebutuhan tersebut yang disebut sebagai penambahan aset, bisa diukur secara rasional dengan pendapatan atau penghasilan yang dimiliki wajib pajak.

Asusmsi sederhananya seperti ini:

Seorang wajib pajak memiliki penghasilan netto setahun sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah. Wajib pajak tersebut menanggung seorang istri dan tiga orang anak. Dalam tahun yang sama, wajib pajak tersebut bisa memperoleh harta dalam bentuk rumah dan kendaraan senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Dari kutipan diatas sudah sangat jelas bahwa penghasilan si wajib pajak tidak sebanding dengan kemampuannya memperoleh harta. Dengan kata lain nilai harta yang diperoleh jauh lebih besar ketimbang nilai penghasilan yang dimilikinya. Dari sisi perpajakan jika ditemukan hal yang seperti ini dapat diindikasikan bahwa wajib pajak memiliki sumber penghasilan lain yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunannya. Sehingga Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang bisa saja berujung pada pembetulan laporan SPT atau bahkan dibawa hingga ranah pemeriksaan pajak.

Dari sisi kepemilikan hutang juga dapat dijadikan salah satu referensi dalam menggali potensi pajak terhadap wajib pajak. Jika diasumsikan pada kasus diatas harta tersebut diperoleh dari pinjaman (hutang) bank, maka kantor pelayanan pajak akan menghitung rasio hutang dengan penghasilan. Bahasa gampangnya kira-kira dengan hutang sejumlah itu dan sisa penghasilan sejumlah itu wajar atau tidak untuk membayar cicilan/angsuran hutangnya setiap bulan.

Kalau begitu disembunyikan saja, paling juga orang pajak nggak bisa melacaknya! Banyak wajib pajak yang menyatakan demikian sebagai jalan pintasnya. Tapi perlu diketahui bahwa Ditjen Pajak sudah memiliki data-data yang bisa dimanfaatkan untuk menggali lebih dalam potensi apa saja yang bisa diperoleh dari wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Menyembunyikan data sama juga dengan melaporkan SPT tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, apalagi jika dalam pelaporan tersebut ada unsur kesengajaan untuk menghindari pajak. Tindakan demikian bisa dikategorikan sebagai upaya merugikan keuangan negara yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lalu Apa Solusinya? Menurut pribadi saya solusi yang terbaik adalah dengan merubah mindset dan persepsi tentang pajak. Harus kita sepakati bersama terlebih dahulu bahwa negara ini butuh sumber dana yang tidak sedikit agar roda pemerintahan, pembangunan dan pengentasan kemiskinan bisa berjalan sempurna. Tahun ini saja (2016) penerimaan pajak mendapat porsi 74,6% dari total rencana pendapatan negara sebesar Rp. 1.800 triliun. Sedangkan belanja pemerintah di tahun ini kurang lebih sekitar Rp. 2.000 triliun. Ada selisih angka yang disebut sebagai defisit sebesar Rp. 200 triliun. Defisit tersebut akan bertambah besar apabila target penerimaan pajak tidak bisa tercapai. Lagi-lagi peluang negara kita mencari pinjaman dari luar negeri menjadi semakin besar.

Jika masyarakat masih terpaku pada persepsi “buat apa bayar pajak kalo ujung-ujungnya dikorupsi” maka impian negara ini untuk bisa maju dan menjadi negara mandiri tanpa bergantung pada pinjaman asing adalah hal yang mustahil. Sebagai warga negara yang baik sudah semestinya kita semua merubah persepsi negatif tersebut, cukup jalankan saja kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan. Besar kecilnya kontribusi dari seluruh warga negara akan sangat berarti bagi kemajuan bangsa yang besar ini. Janganlah kita menjadi warga negara yang hanya mau enaknya saja, tapi tidak mau berkontribusi untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Orang-orang seperti ini bisa dianggap sebagai penumpang gelap yang hanya akan membuat susah orang di sekelilingnya.

Kereta Api

Contoh Penumpang Gelap Yang Tidak Mau Membeli Tiket

Memang bukan hal yang mudah untuk merubah persepsi terhadap pajak. Karena persepsi tersebut sudah mendarah daging dan menjadi culture dan karakter di negeri ini. Butuh proses yang panjang untuk bisa menyadarkan seluruh warga negara (termasuk saya pribadi dan keluarga) agar memiliki karakter yang peduli dengan masa depan bangsa ini. Karena kalau bukan seluruh rakyat Indonesia yang peduli dengan masa depan bangsanya, siapa lagi?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s