PPh Pasal 21

Bicara pasal 21 berarti bicara soal penghasilan atau imbalan yang diberikan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja. Misal sebuah instansi, maka PPh Pasal 21 dikenakan atas pembayaran dari pihak instansi – yang dalam hal ini diwakili oleh bendahara instansi – kepada penerima penghasilan tersebut. Penerima penghasilan ini bisa saja pegawai pada instansi tersebut, pegawai diluar instansi atau pihak lain secara perorangan.

Lalu apa-apa saja yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21? Sudah jelas objek dari PPh Pasal 21 adalah penghasilan. Namun penghasilan itu sendiri akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian agar memudahkan dalam proses perhitungan pajaknya. Penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dibayarkan kepada:

Untuk Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai pernah saya uraikan mengenai penjelasan dan tata cara pemotongannya. Yang belum saya uraikan adalah mengenai Pegawai Tetap, Peserta Kegiatan dan Penghasilan Tidak Teratur atas Beban APBN dan APBD.

Untuk lebih memudahkan, saya akan coba uraikan secara singkat.

Pegawai Tetap

Di bagian ini kaitannya adalah dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan pemberi kerja kepada seluruh pegawai tetap yang ada di lingkungan kerjanya.

PPh Pegawai tetap

Cara Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Secara harfiah PPh atas Pegawai Tidak Tetap juga mudah untuk diterjemahkan, namun perlu sedikit penegasan khusus. Yang dikategorikan sebagai Pegawai Tidak Tetap antara lain adalah:

  1. Tenaga Kerja Lepas
  2. Tenaga Kontrak
  3. Pemagang
  4. Calon Pegawai
  5. Yang menerima upah harian, mingguan, satuan, bulanan atau borongan

Contoh sederhana apabila sebuah instansi melakukan perbaikan gedung secara swakelola, maka biasanya yang dibayarkan instansi kepada tukang kerja dinamakan upah. Upah tersebut harus jelas pembayarannya, maksudnya periode pembayarannya apakah harian, mingguan, satuan, bulanan atau borongan. Karena akan berbeda perhitungan pajaknya jika tidak dirinci hingga ke periode pembayarannya. Detailnya lihat disini.

PPh Pegawai tidak tetap

Perhitungan Pegawai Tidak Tetap

Bukan Pegawai

Ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, sekarang bukan pegawai. Gek iki opo maneh tho? Saya sendiri saat bekerja di DJP juga bingung dan butuh waktu lama untuk mencerna istilah-istilah yang ada dalam pemotongan PPh Pasal 21. Bukan pegawai disini jika diuraikan secara sederhana adalah Orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Untuk detailnya pernah saya uraikan disini.

bukan pegawai

Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai

Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu. termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan  lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan  tersebut.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

  1. peserta perlombaan dalam segala bidang. antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  5. peserta kegiatan lainnya.

PPh Pasal 21 atas peserta kegiatan ini dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan.

peserta kegiatan

Perhitungan PPh 21 Peserta Kegiatan

Apabila Penerima Penghasilan pada sebuah kegiatan sebagaimana dimaksud diatas adalah PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara serta Pensiunan PNS/TNI/Polri, maka ketentuan diatas TIDAK BERLAKU.

Penghasilan Tidak Teratur Atas Beban APBN/APBD

PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN/D  ditanggung pemerintah atas beban APBN/D. Adapun penerima penghasilannya adalah pejabat negara, PNS, Anggota TNI, anggota Polri dan pensiunan yang menerima penghasilan berupa gaji, uang pensiunan dan tunjangan lain yang sifanya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Atas penghasilan lainnya (selain gaji atau uang pensiunan dan tunjangan lain yang tetap dan teratur) berupa honorarium dan imbalan lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dan harus dipotong oleh Bendahara Pemerintah.

Adapun besarnya tarif yang dikenakan adalah sebagai berikut :

  • 0% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
  • 5% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
  • 15% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya.

Apabila PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya mendapatkan penghasilan lain selain yang bersumber dari APBN atau APBD, maka penghasilan tersebut, sepanjang tidak dikenakan PPh Final, digabung atau digunggungkan dengan penghasilan tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan lain yang bersumber dari APBN atau APBD dalam SPT Tahunan.

PP80

Skema Pengenaan PPh Pasal 21 sesuai PP-80/2010

Apa yang telah saya uraian diatas adalah gambaran singkat secara sederhana dan saya yakin belum mampu mencakup seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21. Untuk itu memang diperlukan kejelian dalam mengenakan PPh Pasal 21, pada objek yang mana PPh Pasal 21 dikenakan dan bagaimana caranya melakukan pemotongan.

Dan jangan lupa, buatkan bukti potong dan laporkan SPT ke KPP menggunakan eSPT atau media lainnya.

Semoga bermanfaat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s