Tax Amnesty dan Keraguan

panama-papers-pintu-masuk-tuntaskan-uu-tax-amnesty-Bny

Ilustrasi Tax Amnesty

Dalam upaya menggenjot penerimaan pajak agar APBN negara ini tidak terus menerus defisit, maka beragam startegi ditempuh pemerintah. Salah satunya adalah dengan melakukan Tax Amnesty yang akan disisipkan pada amandemen Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terus apa sih Tax Amnesty itu? Pada dasarnya itu adalah pengampunan pajak. Lho, udah gak bayar pajak kok diampuni, enak banget yo? Jangan salah persepsi dulu, yang diampuni sebenarnya bukan pajaknya, tapi sanksi-sanksi atas tidak dilaporkannya pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Gampangane ngene lho, di UU itu diatur kalo mengisi SPT tidak benar atau tidak lengkap, maka bisa sanksi yang bisa dikenakan adalah pidana serta denda. Opo gak ngeri? Lalu dengan adanya Tax Amnesty kemungkinan ketentuan tersebut akan diabaikan asalkan uangnya atau dalam hal ini disebut sebagai Pokok Pajaknya bisa kembali masuk ke Indonesia.

Saya nggak akan membahas terlalu jauh tentang Tax Amnesty itu, selain karena saya juga belum tau isi RUU-nya, itu juga belum disosialisasikan. Tapi saya kok ragu-ragu ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Lho piye sih, wong pegawe pajek kok malah ora yakin? Bukan sepenuhnya gak yakin, tapi ada sedikit keraguan yang muncul. Alasannya cuma satu, ini adalah Indonesia. Dimana yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Negeri dimana seorang Bandung Bondowoso bisa bikin candri Prambanan dalam waktu satu malam.

Pertama, yang membahas RUU Tax Amnesty itu siapa sih? DPR bersama pemerintah bukan? Lalu mayoritas anggota DPR apa pekerjaan sebelumnya? Rata-rata sebelum anggota DPR terpilih, ataupun sudah terpilih itu adalah pengusaha. Ada bisnis dengan nilai uang yang cukup lumayan yang setidaknya bisa buat mengantarkan mereka ke Senayan.

Lha terus opo hubungane? Ya jelas ada hubungannya. Kalau disapu rata semua anggota DPR adalah pengusaha, berarti ada kepentingan juga. Kepentingan atas kelangsungan usahanya/bisnisnya. Karena hanya orang gila yang mau bayar pajak dengan jujur. Artinya ada celah dalam RUU itu yang memungkinkan mereka untuk tetap mengemplang pajak, tapi dengan cara yang elegan. Yang pembuktiannya pasti sulit kalau nggak  pake analisa yang mendalam.

Banyak yang bilang katanya kalo RUU atau apapun yang melalui persetujuan DPR itu adalah ‘pesanan’ dari para pemilik kepentingan. Benar dan tidaknya, hanya Allah yang tau. Tapi bercermin dari kasus reklamasi di DKI kemarin yang akhirnya melibatkan anggota DPRD yang kemudian dijadikan tersangka, semakin menunjukan bahwa ‘pesanan’ itu ada.

Itu baru kasus reklamasi, yang gak ada hubungannya dengan kelangsungan negara ini. Bagaimana dengan pajak? Sumber utama pendanaan APBN, menyumbang sekitar 75% pendapatan negara, apakah mereka anggota DPR-RI yang saat ini sedang sibuk merampungkan RUU tersebut agar bisa diimplementasikan 1 Juli nanti bisa sepenuhnya melaksanakan fungsi legislatif tanpa mencampur-adukan dengan kepentingan pribadi?

Bagi saya, mungkin lebih efektif jika yang di amandemen adalah Undang-Undang tentang Kerahasiaan Perbankan. Buka semua data itu kepada DJP, maka banyak yang bisa dipajaki dari data itu. Sementara Tax-Amnesty kalaupun bisa berjalan, saya tetap ragu bahwa ini akan bisa maksimal.

Sudah cukup sekian saja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s