Pengurangan Jumlah PNS

Ilustrasi Foto dari JPNN

Ilustrasi Foto diambil dari JPNN

Sebuah rencana besar nampaknya sedang disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rencana yang kontroversial tetapi perlu untuk dilaksanakan. Kementerian dibawah komando Yuddy Chrisnandi tersebut berencana akan merumahkan sekitar satu juta PNS. Gile gak tuh?


Pilihan tersebut diambil karena salah satu alasannya adalah beban APBN maupun APBD lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dibandingkan dengan belanja untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Wah, ini nih. Dalam setiap kesempatan saya memberikan materi sosialisasi khususnya kepada pemerintah daerah, selalu saya ungkapkan hal senada dengan rencana ini. Misalnya Kabupaten A dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah sekian puluh miliar, tetapi harus menanggung beban Belanja Pegawai sejumlah sekian ratus miliar. Coba dipikir, PAD saja untuk membayar gaji pegawainya masih kurang kan?

Lalu dana untuk menutupi itu semua dari mana? Ya jelas dari dana perimbangan, atau yang sering disebut dana transfer dari pusat ke daerah. Dana perimbangan itu dari mana sumbernya? Sudah pasti dari APBN yang 74,6% dananya berasal dari pajak.

Kembali ke topik soal akan dirumahkannya satu juta PNS. Tahun 2015 kemarin, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara melakukan pendataan ulang PNS, atau disebut PUPNS. Tujuannya jelas sesuai dengan namanya, yaitu untuk mendata semua PNS yang ada di Indonesia.

Berjalan sesuai dengan harapan atau tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing sebagai PNS. Apakah pada saat pengisian data yang berbasis web tersebut benar-benar diisi sesuai dengan kenyataan dan dilakukan sendiri, atau diisi dengan data abal-abal dan dikerjakan oleh orang lain.

Jika pengisian data berbasis web tersebut dilakukan sendiri semampunya, rasanya itu lebih baik daripada meminta dikerjakan oleh orang lain. Mengapa? Kelihatan sepele memang PUPNS tersebut, tapi coba dilihat apa yang terjadi setelah selesainya PUPNS. Data tersebut diolah dan ternyata ditemukan PNS siluman. Artinya PNS yang tidak melakukan pendataan ulang, maupun PNS yang melakukan pendataan ulang dengan data yang abal-abal.

Hal yang konyol sebenarnya jika sesuatu yang pribadi, tidak dikerjakan sendiri. Budaya tau beres masih mengakar di PNS seluruh Indonesia. Tidak mau tau dan terlibat dengan proses, yang penting ada hasil. Andaikan yang disebut PNS siluman itu sebenarnya sudah melakukan pendataan ulang dengan meminta bantuan orang lain, tapi ternyata data yang diinputkan tidak benar, siapa yang rugi? Siapa yang salah?

Inilah mental-mental bobrok PNS di negara ini. Makan dari uang rakyat, tapi kerjanya sak karepe dewe. Apalagi yang sudah berlabel pejabat. Segala sesuatu yang sifatnya personal pasti dibebankan kepada asisten, ajudan, sekretaris, kacung atau babunya. Seolah najis jika sebagai pejabat harus mengurus sendiri hal yang remeh temeh macam mengisi PUPNS ataupun mengisi eFiling.

Saya saja yang berada dibawah kementerian keuangan, yang menurut penilaian KEMENPAN-RB sebagai kementerian dengan kinerja terbaik masih banyak menemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di unit-unit terkecil dibawah kemenkeu. Bagaimana dengan instansi yang lain?

Sebenarnya dengan beredarnya wacana tentang rencana dirumahkannya satu juta PNS tersebut bisa menjadi acuan bagi kita semua yang berstatus sebagai PNS untuk merefleksi diri, untuk bebenah dan sembari berharap semoga namanya tidak termasuk dalam draf satu juta PNS yang akan dirumahkan tersebut.

Memperbaiki kualitas layanan publik dan menata organisasi di tiap-tiap satuan kerja secara efektif dan efisien. Dan satu lagi mungkin yang paling penting, tidak perlu setiap calon kepala daerah mengumbar janji-janji manis seperti “Jika saya terpilih nanti, maka saya akan membuka penerimaan CPNS sebanyak-banyaknya dan saya akan angkat tenaga honorer menjadi CPNS.” Itu adalah contoh janji kampanye yang paling busuk bagi saya.

Sebagai calon pemimpin, apakah orang tersebut sudah menghitung rasio kebutuhan pegawai dengan jumlah yang sudah tersedia? Lalu jika disandingkan kembali dengan Pendapatan Asli Daerah yang rata-rata masih kurang untuk menutupi beban belanja pegawai, sudah dipikirkan langkah-langkah untuk menaikkan PAD? Hanya demi merebut suara rakyat, segala sesuatunya dihalalkan. Duh Gusti…

Sudahlah, cukup. Intinya PNS harus bebenah, institusi juga harus bebenah. Zaman sudah berubah. Tinggalkan pola pikir tradisional dan belajar berpikir secara modern. Tunjukan kemampuan diri sebagai PNS dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, disiplin, menjunjung tinggi integritas dan menyelesaikan tugas serta tanggung jawab tepat waktu sesuai dengan SOP.

Sebagai penutup, coba kita semua merefleksi diri kita sendiri. Apakah selama ini telah bekerja dengan tulus ikhlas selayaknya menjalankan ibadah, atau hanya menjadi benalu yang menggerogoti uang rakyat atas nama belanja pegawai. Semua kembali kepada diri kita masing-masing.

Sekian.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s