Pembayaran Pajak Pihak Ketiga

Seringkali bendahara pemerintah kebingungan dan bertanya kepada saya bagaimana cara menyetorkan pajak untuk pihak ketiga. Dalam persepsi bendahara, seluruh pembayaran atas pajak dari pihak ketiga dibayarkan menggunakan NPWP dan nama rekanan melalui situs ebiling. Bernarkah demikian?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu mekanisme pengenaan pajak bagi rekanan atau pihak ketiga. Yaitu melalui mekanisme Pemotongan dan/atau Pemungutan. Bedanya apa?

Pertama mengenai Pemotongan. Jenis pajak yang dikenakan dengan cara pemotongan antara lain adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Untuk yang menggunakan mekanisme pemotongan, Bendahara wajib membuat bukti potong untuk rekanan dan menyetorkan pajaknya atas nama pemotong/Bendahara.

Kemudian untuk yang menggunakan mekanisme pemungutan jenis pajaknya adalah PPh Pasal 22 dan PPN. Penyetorannya dilakukan oleh bendahara, namun menggunakan NPWP dan nama rekanan. Bendahara cukup membuat daftar bukti pemungutan untuk PPh Pasal 22, dan meminta Faktur Pajak dari rekanan sebagai bukti pemungutan PPN.

Pemahaman akan arti rekanan ini yang kadang membingungkan para bendahara pada saat akan melakukan penyetoran. Karena baik rekanan untuk Pengadaan Jasa dan rekanan untuk Pengadaan Barang sama-sama dianggap sebagai pihak ketiga. Padahal sebenarnya langkah yang paling mudah adalah dengan mengidentifikasi jenis pajak yang akan dibayarkan.

Untuk rekanan yang melakukan Pengadaan Jasa Katering misalnya, maka dikenakan PPh Pasal 23. Mekanisme pengenaan PPh Pasal 23 adalah dengan pemotongan . Maka bendahara cukup membuatkan bukti potong bagi si rekanan, penyetoran pajaknya menggunakan NPWP dan nama bendahara selaku pemotong pajak.

Kemudian jika rekanananya adalah kontraktor fisik atau jasa konstruksi, maka pengenaan pajaknya juga sama. Bendahara cukup membuat bukti potong dan menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan NPWP bendahara. Karena jasa kontruksi selain dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) juga dilakukan pemungutan PPN, maka atas jasa tersebut PPN disetorkan dengan NPWP dan nama rekanan. Akan tetapi kode bilingnya tetap dibuat oleh bendahara selaku pemungut.

Demikian pula untuk PPh Pasal 22 atas pembelian barang diatas 2 juta rupiah. Bendahara membuat kode biling atas nama rekanan untuk PPh Pasal 22 dan PPN, bukan rekanan yang diminta membuat kode biling sendiri. Karena kode jenis setoran untuk pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 atas dana APBN ataupun APBD tidak dapat digunakan oleh wajib pajak selain bendahara.

Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada seluruh bendahara.

Advertisements

4 thoughts on “Pembayaran Pajak Pihak Ketiga

  1. pak sigit, boleh saya bertanya pengenaan pajak bendahara untuk pihak ketiga dalam kegiatan biaya pemeliharan bagaimana pemberlakuan penginputin ebilinya ya?

    Like

    • Pemeliharaan apa bu?
      Apakah sekedar jasa perbaikan/servis atau pemeliharaan yang sifatnya konstruksi?
      Karena nanti jenis pajaknya akan berbeda. Tapi cara pengisian biling tetap sama.

      Biling dibuat oleh bendahara, menggunakan npwp bendahara dan disetor oleh bendahara. Kepada rekanan pihak ketiga buat dan berikan bukti potong (pasal 23 atau pasal 4 ayat 2).

      Like

  2. Terimakasih penjelasannya Pak.
    Mohon bantuan Bapak, di ketentuan mana (PMK/SE/dll) yang ada mencantumkan penjelasan Bapak ini?
    “Kemudian jika rekanananya adalah kontraktor fisik atau jasa konstruksi, maka pengenaan pajaknya juga sama. Bendahara cukup membuat bukti potong dan menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan NPWP bendahara.” khususnya pada pernyataan “penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi (dalam SSP/ billing) memang atas nama bendahara, dan bukan atas nama rekanan”. Terimakasih.

    Like

    • Ketentuannya ada di PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 51 TAHUN 2008 dan diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 40 TAHUN 2009.

      Dalam pasal 5 ayat (1) PP-51/2008 di sebutkan:

      a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau

      b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

      Nah, posisi bendahara kan sebagai pemotong dan dalam pemotongan itu ada yang namanya bukti potong. Jadi bendahara yang memotong dan menyetorkan.

      Ilustrasi sederhananya seperti pajak atas gaji, apakah bendahara membuat setoran pajaknya satu persatu berdasarkan nama pegawai yang dipotong pajaknya? Tentu tidak. Semua diakumulasi dan disetorkan oleh bendahara. Penerima gaji hanya menerima bukti potong bahwa atas penghasilannya telah dipotong pajak sejumlah sekian rupiah.

      Kira-kira seperti itu.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s