Pembayaran Pajak Atas Jasa Pihak Ketiga

“Pak, kenapa di menu ebiling saya tidak bisa memunculkan pembayaran untuk rekanan?” Sebuah pertanyaan sederhana dari para wajib pajak, khususnya bendahara yang akhirnya membuat saya sadar bahwa selama ini ada kesalahan persepsi mengartikan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak. Ini merupakan penegasan kembali dari tulisan saya yang ini.

Sosialisasi saya rasa sudah cukup sering kami berikan, baik secara serentak ataupun pada saat datang ke kantor untuk konsultasi. Tapi kesalahan itu tetap muncul. Entah saya yang kurang jelas menyampaikan materi atau memang materi pemotongan dan pemungutan ini yang sulit untuk dipahami?

Biling Rekanan

Contoh Biling atas Pemungutan PPh Pasal 22

Sebelum memulai lebih jauh, sepertinya saya harus kembali mengulang mekanisme pengenaan pajak. Yaitu yang jenis pajak apa saja dikenakan dengan cara PEMOTONGAN dan yang dikenakan dengan cara PEMUNGUTAN. Kedua jenis mekanisme pengenaan pajak ini harus terlebih dahulu DIPAHAMI secara komprehensif oleh wajib pajak, khususnya bendahara selaku PEMOTONG dan juga PEMUNGUT pajak..

Pertama, yang dikenakan dengan mekanisme pemotongan jenis pajaknya antara lain:

  1. Pajak Penghasilan Pasal 21;
  2. Pajak Penghasilan Pasal 23;
  3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Kedua, yang dikenakan dengan mekanisme pemungutan jenis pajaknya antara lain:

  1. Pajak Penghasilan Pasal 22;
  2. Pajak Pertambahan Nilai.

Sampai disini pahami terlebih dahulu jenis-jenis pajak tersebut dan diingat-ingat pengenaan pajaknya apakah dengan PEMOTONGAN atau PEMUNGUTAN. Karena tanpa memahami hal tersebut, akan sulit bagi bendahara untuk menerapkannya dalam pekerjaan dan kasus yang dihadapi setiap harinya.

Bagi yang sudah paham mungkin bosan dengan penjelasan seperti ini, tapi perbandingan antara bendahara yang memahami mekanisme pemotongan dan pemungutan dibandingkan dengan yang belum/tidak paham adalah masih cukup besar. Dari sepuluh bendahara yang pernah konsultasi dengan saya, hanya SATU orang yang paham dan bisa membedakan mana yang dipotong dan mana yang dipungut sekaligus cara menyetorkannya melalui ebiling.

Sesuai dengan judulnya, saya akan membahas mengenai Pembayaran Pajak Atas Jasa Pihak Ketiga. Bicara mengenai jasa, berarti kita akan membahas tentang Objek PPh Pasal 23, Objek PPh Pasal 4 ayat (2), dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selanjutnya dikaitkan dengan mekanisme pengenaan pajaknya, maka PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) dikenakan dengan mekanisme pemotongan sementara PPN dikenakan dengan mekanisme pemungutan.

Untuk yang dilakukan pemotongan, maka bendahara WAJIB membuat BUKTI POTONG untuk diberikan kepada pihak rekanan, sedangkan penyetoran pajaknya DISETORKAN OLEH BENDAHARA menggunakan NPWP BENDAHARA (NPWP Instansi, bukan NPWP Pribadi Bendahara). Jika menggunakan ebiling maka yang membuat kode biling adalah BENDAHARA, bukan rekanan yang membuat kode biling tersebut.

Selanjutnya untuk yang dilakukan pemungutan PPN, maka bendahara WAJIB meminta FAKTUR PAJAK dari pihak rekanan. Sekali lagi, WAJIB meminta FAKTUR PAJAK dari pihak rekanan. Mengapa? Karena salah satu syarat penyerahan Jasa Kena Pajak adalah dengan adanya Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pembeli/Pengguna Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak selain sebagai dokumen transaksi, juga memuat data mengenai pemungutan PPN.

Kemudian untuk penyetoran pajaknya, sebelum menggunakan ebiling dilakukan dengan mengisi SSP dengan NPWP dan nama rekanan, namun yang bertanda tangan adalah bendahara selaku pemungut. Penyetoran juga dilakukan oleh bendahara, bukan oleh rekanan.

Setelah menggunakan mekanisme pembayaran elektronik atau ebiling maka pembuatan kode bilingnya dilakukan oleh Bendahara. Biling bisa dibuat atas nama rekanan melalui menu bendahara, namun HANYA BISA DILAKUKAN untuk jenis pajak yang pengenaannya dengan mekanisme PEMUNGUTAN. Berarti hanya PPh Pasal 22 dan PPN saja yang bisa dibuatkan kode biling atas nama rekanan melalui menu bendahara.

biling ppn rekanan

Contoh Pembuatan Kode Biling PPN atas nama Rekanan oleh Bendahara

Seperti yang saya contohkan pada gambar diatas, itu adalah cara membuat kode biling atas nama rekanan. Pastikan mengisi JENIS SETORAN dengan kode 910 jika merupakan bendahara yang mengelola dana APBN, 920 untuk bendahara yang mengelola dana APBD dan 930 untuk bendahara yang mengelola dana desa. Kode 910, 920 dan 930 tersebut hanya bisa dibuat melalui menu bendahara pemerintah.

Baiklah, mungkin akan lebih jelas jika saya berikan 2 contoh kasus yang berkaitan dengan pembayaran pajak atas jasa.

Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan yang bersumber dari dana APBD dengan rincian sebagai berikut:

  • Pada tanggal 3 Juni 2016 menyewa tenda dari PT. Ciliwung Meluap dengan nilai sewa Rp. 4.000.000,00 sudah termasuk pajak;
  • Pada tanggal 7 Juni 2016 memesan makanan untuk kegiatan sahur on the road ke perusahaan katering CV. Kebanjiran Order dengan nilai pembelian Rp. 3.500.000,00;
  • Pada tanggal 9 Juni 2016 Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembelian ATK di Toko Emperan dengan nilai Rp. 7.500.000,00;
  • Mana yang disetor menggunakan NPWP Bendahara dan mana yang menggunakan NPWP rekanan/pihak ketiga?

Pertama pilah-pilah terlebih dahulu jenis pajak apa yang terutang atas transaksi tersebut. Kemudian tentukan apakah menggunakan mekanisme pemotongan atau pemungutan. Pada kasus pertama mengenai sewa tenda, pajak yang terutang adalah PPh Pasal 23 dan PPN. PPh Pasal 23 menggunakan mekanisme pemotongan, PPN menggunakan mekanisme pemungutan. PPh Pasal 23 disetorkan dengan menggunakan kode biling yang dibuat oleh bendahara dan menggunakan NPWP bendahara. Sedangkan untuk PPN, kode biling dibuat oleh bendahara, memakai kode jenis setoran 920 dan apabila rekanan punya NPWP sendiri maka masukan NPWP rekanan dengan memilih setoran menggunakan NPWP lain seperti yang ada pada gambar diatas.

Pada kasus kedua mengenai pembelian makanan melalui jasa katering penyediaan makan minum. Jasa katering sudah pasti merupakan objek PPh Pasal 23, namun bukan merupakan objek PPN karena PPN atas jasa katering sudah termasuk dalam Pajak Daerah yang tertera pada Undang-Undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Jika kasusnya merupakan objek PPh Pasal 23, maka pembuatan kode biling hingga penyetorannya dilakukan oleh bendahara dan menggunakan NPWP Bendahara. Jangan lupa buatkan Bukti Potong dari bendahara ke rekanan.

Untuk kasus ketiga yaitu pembelian barang oleh bendahara pemerintah dalam bentuk ATK. Berarti disini pajak yang dikenakan adalah PPh Pasal 22 dan PPN. Keduanya merupakan pajak yang menggunakan mekanisme pemungutan. Oleh karenanya pembuatan kode biling dilakukan oleh bendahara, tetapi setelah memilih kode jenis setoran (baik itu 910, 920 ataupun 930) pilihlah NPWP lain agar dapat memasukan NPWP rekanan untuk dilakukan penyetoran.

Apa yang sudah saya uraikan dalam bentuk contoh sederhana tersebut merupakan kasus-kasus yang sering muncul dalam keseharian bendahara. Paham akan jenis pajaknya, namun tidak paham dengan cara pembuatan biling dan penyetorannya. Semoga dengan penjelasan sederhana ini bisa memberikan pencerahan sekaligus meluruskan kesalahan yang telah terjadi.

Selamat mencoba.

Advertisements

2 thoughts on “Pembayaran Pajak Atas Jasa Pihak Ketiga

  1. Pak, untuk kasus yang pertama sebagai penyewa, dengan harga yang sudah termasuk pajak itu. Siapa yang membuat billing PPH 23 dan menyetorkannya, apakah pihak si penyewa atau yang menyewakan tersebut? dan untuk PPN.juga begitu yang buat billing dan penyetorannya itu siapa apa si penyewa atau yang menyewakan?
    – Dan bagaimana untuk pihak ketiga yang membeli barang yg sudah termasuk pajak PPN dan kemudian barang tersebut dijualnya kembali, ketika dia pelaporan PPN untuk penjualannya, apa yang harus dia lakukan untuk pelaporan PPN tersebut karena PPNnya kan sudah dipungut oleh perusahaan pertama?

    Terima kasih dan saya tunggu jawabannya pak!!
    Regards

    Like

  2. Sebelum saya jawab, di tulisan ini konteksnya adalah untuk pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendarawan pemerintah (pusat/daerah/desa).

    Untuk pasal 23 karena menggunakan mekanisme pemotongan, maka pembuat biling dan penyetor adalah pihak yang menggunakan jasa/sewa tersebut. Jadi jika dinas A menyewa gedung milik Tuan B, maka bilingnya dibuat atas nama dinas A dan disetor oleh dinas A juga. Kepada tuan B diberikan bukti potong PPh Pasal 23.

    Kalo untuk PPN, sebenarnya mekanismenya adalah penjual memungut dari pembeli dan menyetorkannya. Tapi karena lawan transaksinya adalah bendahara dan bendahara adalah pemotong sekaligus pemungut pajak, maka untuk barang yang dibeli oleh rekanan pemerintah bendahara akan memungut PPN juga.

    Untuk pelaporan tetap dilakukan seperti biasa. PPN yang dipungut dari penjual akan dianggap sebagai Pajak Masukan (dibuktikan dengan faktur). Sedangkan yang diserahkan ke dinas (pemerintah) sebagai Pajak Keluaran, buat faktur dengan kode penyerahan kepada pemungut bendaharawan. Faktur pajak keluaran yang dibuat ke pemungut bendaharawan tidak dapat dikreditkan dengan pajak masukan yang dipungut oleh penjual, jadi SPT Masa PPN akan menjadi lebih bayar.

    Atas kelebihan tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan kompensasi atau pengembalian.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s