Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22

pph-22

PPh Pasal 22

Sebelumnya pada postingan ini dan itu saya telah memberikan tutorial bagaimana cara membuat laporan masa (laporan bulanan) pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan aplikasi eSPT Masa 21. Untuk kali ini saya akan melanjutkan dengan membuat tutorial pembuatan laporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22, yaitu pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah sehubungan dengan pembelian barang dengan nilai diatas Rp.2.000.000,00.

Saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan apa itu Pajak Penghasilan Pasal 22. Saya anggap yang semua yang membaca blog ini sudah mengerti. Yang belum paham apa itu PPh Pasal 22 silahkan googling dulu atau membacanya secara singkat disini dan disitu. Walaupun tidak terlalu detail, setidaknya saya telah uraikan secara garis besarnya apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 22.

Baiklah, kita mulai dengan sebuah contoh kasus.

Kantor Kelurahan Kampung Makassar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada bulan Mei 2016 melakukan pembelian barang sebagai berikut:

  • Tanggal 10 Mei 2016 membeli 10 unit notebook dari Toko Al-Amin dengan nilai pembelian termasuk PPN sebesar Rp. 55.000.000,00. Toko Al-Amin memiliki NPWP dengan nomor 48.557.931.7-032.000 dan memberikan Faktur Pajak kepada Bendahara Kantor Kelurahan dengan nomor 020.001-16.15203800;
  • Tanggal 29 Mei 2016 membeli ATK di Toko Mega dengan nilai pembelian termasuk PPN sebesar Rp. 13.455.000,00. Toko Mega memiliki NPWP dengan nomor 07.945.221.3-032.000 dan memberikan Faktur Pajak kepada Bendahara Kantor Kelurahan dengan nomor 020.001-16.17210611;

Sebelum saya melanjutkan tutorial ini, maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa transaki pembelian barang dilakukan oleh bendahara pemerintah selain terutang PPh Pasal 22 juga terutang PPN. Pada contoh kasus diatas, saya memberikan simulasi si penjual membuat/memberikan Faktur Pajak kepada bendahara. Faktur Pajak adalah dokumen yang dibuat oleh Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (WP PKP) atas setiap transaksi penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (PKP). Nanti akan saya jelaskan apa itu PKP, JKP dan BKP kalau sempat.

Kembali ke kasus diatas. Maka langkah pertama adalah menghitung terlebih dahulu berapa PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut. Karena pada contoh diatas nilai transaksi pembelian sudah termasuk dengan PPN, maka bendahara harus mencari Dasar Pengenaan Pajak terlebih dahulu. Caranya:

DPP = (100/110) x Nilai Transaksi

DPP = (100/110) x Rp. 55.000.000,00 = Rp. 50.000.000,00

Setelah diketahui besarnya Dasar Pengenaan Pajak maka dapat dihitung besarnya PPh Pasal 22 dan PPN. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 22 = DPP x 1,5%

PPh Pasal 22 = Rp. 50.000.000,00 x 1,5% = Rp. 750.000,00

PPN = DPP x 10%

PPN = Rp. 50.000.000,00 x 10% = 5.000.000,00

Dengan demikian atas transaksi tanggal 10 Mei 2016 terutang PPh Pasal 22 dan PPN sebesar Rp. 5.750.000,00. Selanjutnya yang perlu dilakukan oleh bendahara adalah melakukan penyetoran pajaknya. Perlu diingat, untuk PPh Pasal 22 waktu penyetoran adalah pada saat dilakukannya penyerahan/pembelian barang. Pada contoh ini penyetoran dilakukan menggunakan MPN G-2, yaitu dengan eBiling.

Sebelum memulai membuat kode biling, pastikan jumlah pajak dan kode akun pajak yang akan disetorkan sudah benar. Untuk pemungutan PPh Pasal 22 penyetoran dilakukan dengan menggunakan NPWP rekanan, namun tetap menjadi tugas bendahara untuk membuat kode biling dan menyetorkannya ke bank. BUKAN REKANAN yang membuat sendiri kode biling dan menyetorkannya ke bank.

Caranya adalah sebagai berikut:

Buat Biling 22 - Input NPWP rekanan

Pilih Jenis Pajak dan Jenis Setoran dan Isi NPWP Rekanan

Buat Biling 22 - Input Jumlah Pajaknya

Selanjutnya Isikan Jumlah Setor Maka Terbilang Akan Otomatis Muncul

Langkah diatas adalah cara mebuat bilingnya. Begitu juga dengan kasus selanjutnya bisa dibuat dengan cara seperti diatas. Selanjutnya isikan jumlah pajak yang akan disetorkan lalu pilih buat kode biling. Untuk pembuatan kode biling atas PPN juga bisa dilakukan dengan cara diatas, ganti kode jenis pajak dengan 411211 dan kode jenis setoran dengan 920. Setelah semua terisi pilih menu untuk buat kode biling, hingga muncul kode biling yang bisa digunakan untuk pembayaran pajak.

Perlu saya sampaikan kembali bahwa dengan sistem pembayaran yang baru ini, penyetoran pajak tidak hanya dilakukan melalui antrian di teller atau kantor pos saja, melainkan dapat menggunakan cara sebagai berikut:

  1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  2. Mini ATM menggunakan mesin EDC/Gesek Debit yang disediakan oleh bank BNI, BRI dan Mandiri di KPP/KP2KP terdekat;
  3. Internet Banking;
  4. Mobile Banking.

Jadi MPN-G2 memberikan kemudahan sekaligus keamanan pembayaran pajak yang dilakukan oleh seluruh wajib pajak termasuk bendahara pemerintah.

Kembali lagi ke contoh simulasi. Setelah selesai melakukan pembayaran, maka selanjutnya adalah membuat laporan pajaknya dalam bentuk SPT Masa PPh Pasal 22. Jadi dalam membuat laporan, ada formulir khusus yang diberi nama SPT Masa PPh Pasal 22. SPT ini harus dibuat bendahara selaku pemungut yang berisikan seluruh transaksi pembelian. Rinciannya dibuat dalam bentuk bukti pemungutan PPh Pasal 22, dan rekapitulasinya dituangkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22. Bukti penerimaan setoran yang diperoleh dari bank/pos atau mesin atm/edc jangan lupa untuk dilampirkan sebagai bukti pendukung. Kemudian setelah semuanya lengkap, baik dari isi maupun kelengkapan dokumen, SPT Masa harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. Dalam contoh diatas adalah bulan Mei 2016, maka batas akhir pelaporan adalah tanggal 14 Juni 2016.

Sekarang saya akan tunjukkan cara membuat laporan SPT Masa PPh Pasal 22. Sebelumnya perlu direkap terlebih dahulu datanya. Dari contoh kasus diatas, rekapnya adalah sebagai berikut:

  1. Atas transaksi pembelian laptop terutang PPh Pasal 22 sebesar Rp. 750.000,00 dan terutang PPN sebesar Rp. 5.000.000,00
  2. Atas transaksi pembelian ATK terutang PPh Pasal 22 sebesar Rp. 183.478,00 dan terutang PPN sebesar Rp. 1.223.182,00

Saya telah sisipkan file SPT Masa PPh Pasal 22 disini agar dapat digunakan sebagai bahan belajar membuat laporan. Silahkan di download dan mulai melakukan proses penginputan seperti di bawah ini.

1. Bukti Pungut PPh Pasal 22

Langkah 1: Buka File Bukti Pungut Seperti Diatas

2. Isi buput 22

Langkah 2: Isikan Data Transaksi

Keterangan gambar Langkah 2:

  • Pada bagian yang saya beri warna orange, isikan Masa Pajak yang sesuai dengan masa / bulan dilakukannya transaksi pembelian. Pada contoh diatas transaksi dilakukan pada bulan Mei 2016, maka pengisiannga adalah 05 – 2016;
  • Pada bagian yang saya berikan warna merah, isikan nomor NPWP dan nama yang sesuai dengan kartu NPWP;
  • Pada bagian yang saya beri warna kuning, isikan dengan nomor bukti potong dan tangal dilakukannya pemotongan. Penomoran bukti potong tidak ada standar baku, silahkan dibuat sendiri oleh bendahara selaku pemungut;
  • Pada bagian yang saya beri warna biru muda, isikan Nilai Objek Pajak yaitu nilai sesuai dengan kwitansi (sebelum dikurangi PPN) dan nilai pajak yang dipungut/disetorkan.

Setelah selesai mengisi daftar bukti pemungutan, maka selanjutnya mengisi daftar SSP. Bagian ini intinya adalah rekap transaksi yang telah disetorkan, isinya hampir sama dengan daftar bukti pemungutan, hanya saja dilengkapi dengan nomor NTPN sebagai bukti bahwa telah dilakukan penyetoran dan telah diterima di kas negara.

Cara pengisian daftar SSP adalah sebagai berikut:

3. Isi Daftar SSP

Langkah 3: Pengisian SSP Sesuai Transaksi

Penjelasan Langkah 3:

  • Setelah membuka file Daftar SSP, maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengisi bagian yang saya beri kota warna kuning. Isikan sesuai dengan Masa dan Tahun dilakukannya pemungutan;
  • Selanjutnya isikan NPWP dan Nama Wajib Pajak / Rekanan sesuai yang saya beri tanda warna hijau;
  • Kemudian isikan jumlah PPh Pasal 22 yang telah dipungut seperti yang tertera pada kotak warna merah;
  • Terakhir pada bagian keterangan, isikan nomor NTPN atas penyetoran pajak tersebut;
  • Selain Daftar SSP, bukti penerimaan pajak yang diperoleh dari bank, kantor pos ataupun stuk ATM, Mini ATM perlu dilampirkan sebagai dokumen pendukung;

Selesai membuat bukti pemungutan dan daftar SSP, langkah selanjutnya adalah mengisi SPT Masa PPh Pasal 22 atau SPT Induknya. Caranya adalah sebagai berikut:

4. Tampilan SPT Masa

Ini Adalah Tampilan SPT Masa PPh Pasal 22

5. Isi Bagian A

Langkah 1

6. Langkah 3

Langkah 2

7. Langkah terakhir

Langkah 3

Tiga gambar diatas adalah langkah-langkah mengisi SPT Masa PPh Pasal 22. Tanpa perlu saya jelaskan lagi rasanya sudah bisa dipahami dengan mudah apa isian apa saja yang perlu diisi pada formulir tersebut. Mungkin akan sedikit saya beri penjelasan pada Langkah 2 di bagian yang saya beri kotak warna kuning, disitu yang dimasukkan adalah nilai total/keseluruhan pembelian dan nilai keseluruha pajak yang telah dilakukan pemungutan. Jadi pada bagian utama SPT ini adalah akumulasi keseluruhan transaksi yang dilakukan, yang terdiri dari nilai keseluruhan pembelian dan nilai keseluruhan pajak yang telah dilakukan pemungutan.

Saya harap penjelasan saya melalui tutorial ini bisa dipahami dan bisa menjadi referensi pembelajaran. Memang telah tersedia aplikasi eSPT Masa PPh Pasal 22, namun saya belum bisa buatkan tutorialnya karena secara pribadi saya belum terlalu paham langkah-langkah penggunaannya. Dengan cara seperti pada tutorial ini saja saya rasa sudah cukup membantu bagi bendahara yang ingin melaporkan kewajiban perpajakannya.

Mohon maaf untuk PPN tidak saya buatkan contoh pengisiannya karena untuk PPN kasus yang dialami umumnya lebih kompleks, jadi tidak bisa dibuat secara parsial berdasarkan jenis belanjanya. Nanti akan saya buatkan khusus simulasi sekaligus tutorial yang lebih detail dan lebih kompleks yang mencakup belanja barang dan belanja jasa, sehingga baik PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN Dalam Negeri akan ada contoh simulasinya secara komprehensif.

Semoga bermanfaat.

Advertisements

10 thoughts on “Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22

  1. Mohon koreksi untuk kolom D dalam SPT Induk PPh Pasal 22, seharusnya diisi dengan nama dan NPWP dari Bendahara/Pemimpin/Kuasa dari Instansi/Badan terkait. Bukan dibuat nama dan NPWP Kelurahan lagi.

    Like

  2. ijin bertanya pak. Bagaimana jika rekanan / toko tempat kita membeli tidak mempunyai NPWP atau bukan PKP. NPWP siapa yang kita isikan di SSE pajaknya. dan bagaimana membuat bukti pungutnya.
    Terima kasih.

    Like

    • Kalau memang tidak ada NPWP, di menu bagian bawah setelah memasukan kode 411122 – 910/920/930 pilih menu npwp sendiri. Di kotak uraian isikan pembayaran pph pasal 22 rekanan tidak be-NPWP. Konsekuensinya tarif PPh yg tadinya 1,5% menjadi 3%.

      CMIIW

      Like

  3. Klu bole nanya… Seandaix kita sudah memberikan ssp pph 22 utk barang pengadaan yg kita beli ke bendahar yg nntinya akan d byrkan sndiri oleh bendahara tsb..apakah kita sbg rekanan masih hrus melaporkan lgi ke kpp…
    Selanjutny kmi sbnrx ingin melaporkan pph 22 tsb k espt tahunan tpi setelah kami imput, malah pphx jdi lebih byr… Mohon solusix trim ksi

    Like

    • wah mohon maaf lama baru dibalas. untuk PPh Pasal 22 bagi rekanan (pihak yang dipungut) tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22. Tapi sebisa mungkin minta tanda bukti pembayarannya (misal Bukti Penerimaan Pembayaran Biling). Tapi jika rekanan adalah PKP, maka PPN wajib dilaporkan.

      Dalam hal SPT Tahunan, tetap harus diinput sesuai dengan jumlah DPP dan pajak yang dipungut oleh pihak lain. Apabila PPh yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang memang akan menjadi lebih bayar.

      Like

      • ijin bertanya pak….

        1. jadi untuk rekanan dalam study case ini toko AL-almin dan toko mega tidak perlu membuat laporan pajak apa apa ya? yang penting minta bukti bayar dari bendahara dan di input nanti saat lapor SPT tahunan di bagian “pajak yang dipungut pihak lain” ??

        2. apabila toko tersebut menyelenggarakan pembukuan, berarti pencatatan nilai penjualannya/ pendapatannya (misalkan akun piutang) bukan 50 juta tapi 50 juta – 1,5% dari 50juta tersebut ya? lawan transaksinya (selisihnya) dimasukkan ke akun biaya pajak?

        terima kasih pak

        Like

      • 1. Berarti kasusnya PPh Pasal 22 ya? Iya tidak perlu membuat laporannya, krn seharusnya pelaporan dilakukan oleh pemungutnya. Mintakan bukti penyetoran (biling atau ssp) atau bukti potong ke bendaharanya sebagai bukti saat lapor SPT Tahunan. Nanti masuknya sebagai kredit pajak.

        2. Jika menggunakan pembukuan maka nilai penjualan adalah nilai yang sebenarnya tidak dikurangi dengan pajak. Kemudian pajak yang dapat dimasukkan kedalam biaya adalah selain Pajak Penghasilan (PPh). Artinya PPN boleh dmasukkan sebagai beban biaya.

        Like

  4. Izin bertanya Pak, untuk Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22, dan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 itu dibuat manual Pak? Setelah kita setor pajak ke bank atau Bukti Penerimaan Pajak telah dicetak..

    Terimakasih.

    Like

    • Bukti pungut untuk PPh Pasal 22 hanya tersedia untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu. Jika Mas Daniel sebagai pemungut PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah, maka cukup membuat Daftar Bukti Pemungutan Pasal 22 saja. Jika menggunakan eSPT Masa 22 maka daftar bukti pemungutan itu sudah include di dalamnya. Sebagai ganti bukti potong maka tanda terima pembayaran dari bank/pos persepsi bisa difotocopy dan diberikan kepada rekanan.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s