Serba Serbi eBiling Pajak

Sudah sebulan ini penggunaan ebiling dilaksanakan bagi seluruh Wajib Pajak yang hendak melakukan penyetoran. Karena ini barang baru dan belum semua masyarakat khususnya Wajib Pajak memiliki pemahaman yang sama, pada akhirnya menjadi masalah baru walaupun tidak terlalu serius.

Dengan diberlakukan penggunaan biling, artinya pemerintah menginginkan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ya, sesuai ketentuan perpajakan. Saya katakan demikian karena pada kenyataanya banyak Wajib Pajak yang belum paham dengan tata cara pembayaran pajak. Kebiasaan lama saat masih menggunakan SSP sepertinya telah mendarah daging dan sulit untuk dihilangkan. Jangankan dihilangkan, diajarkan sesuai ketentuan saja banyak yang protes. Lalu seperti bagaimana seharusnya?

Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Pajak juga pasti telah mengantisipasi semua permasalahan yang muncul terkait perubahan sistem pembayaran ini. Seandainya selama ini Wajib Pajak telah paham tentang mekanisme pemotongan dan pemungutan, maka ada jika terjadi perubahan seperti sekarang terkait sistem pembayaran tidak akan mempengaruhi apapun. Permasalahan yang timbul sekarang ini khususnya bagi Bendahara terkait pembuatan biling dari pemotongan dan pemungutan pajak diakibatkan oleh hal berikut:

  1. Tidak tahu
  2. Tidak paham
  3. Tidak mau tahu dan tidak mau memahami

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hanya ada 3 hal tersebut yang melatarbelakangi permasalahan yang ada. Jika tidak tahu dan tidak paham, akan lebih mudah bagi saya untuk mengarahkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi bila sudah tidak mau tahu dan tidak mau memahami peraturan, ini yang harus dibenahi. Apakah kita semua mau melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan aturan yang ada? Atau ingin terus menerus menjadi ‘pembangkang’ karena menyalahi ketentuan Undang-Undang?

Di blog ini mungkin ada beberapa postingan yang terkait dengan pemotongan dan pemungutan. Tapi terus menerus saya menerima pertanyaan “Pak, kalau jasa kena pajak pasal berapa?” atau “Pak, kalau PPN untuk jasa disetor menggunakan NPWP siapa?” Itulah rangkuman dari sekian banyak pertanyaan Wajib Pajak kepada saya, baik yang bertemu langsung, melalui telepon atau SMS.

Pada intinya, peraturan pajak dan peraturan keuangan negara/keuangan daerah adalah dua peraturan yang berbeda landasan hukumnya namun dapat berjalan beriringan tanpa harus memaksakan kepada salah satunya. Artinya begini, jika dalam SPM atau SP2D mencantumkan pencairan dana yang melibatkan rekanan (misal untuk SPM-LS), maka pembuatan biling dan penyetorannya tidak serta merta juga menggunakan nama rekanan. Tentukan terlebih dahulu jenis belanjanya, lalu tentukan pula jenis pajak yang timbul dari kegiatan tersebut. Karena masalah penyetoran pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Untuk belanja barang misalnya, SP2D dan SPM menyatakan pembayaran dari pihak Bendahara ke rekanan. Maka pembuatan bilingnya dilakukan oleh bendahara, namun karena belanja barang merupakan objek pajak yang dipungut PPh Pasal 22 dan PPN, setelah menginput kode setor 910, 920 atau 930 Bendahara harus memasukkan NPWP rekanan. Kode setor tersebut hanya bisa ditemukan di menu ID Biling Bendahara, dan hanya digunakan untuk pembuatan Biling PPh Pasal 22 dan PPN atas pemungutan kepada rekanan dari bendahara pemerintah. Selain dari ID Biling yang digunakan bendahara, tidak akan bisa membuat kode biling untuk jenis pajak tersebut dan kode setoran tersebut.

Selain dari PPh Pasal 22 dan PPN, pembuatan biling atas jenis pajak lainnya tetap dilakukan oleh bendahara sendiri menggunakan NPWP instansinya. Jadi tidak dibenarkan jika Bendahara melakukan pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa makan minum membuat kode biling dengan menggunakan NPWP rekanan. Apalagi meminta dan memaksa rekanan untuk membuat sendiri kode bilingnya. Hal yang seperti ini banyak terjadi sebelum menggunakan sistem ebiling.

Dan itu semua sudah mendarah daging, sudah sangat sulit untuk diluruskan kembali. Tapi tentunya saya dan kami semua di DJP akan terus berupaya meluruskan hal tersebut hingga semua yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukumnya, tidak melanggar atau mencampur adukan satu aturan dengan aturan yang lain. Karena walaupun berbeda, peraturan pajak dan peraturan terkait keuangan negara/daerah dapat saling berjalan beriringan tanpa harus mengorbankan salah satunya.

Hanya terkadang sikap kita sebagai orang yang diberi tugas mengelola keuangan cenderung memaksakan aturan sesuai dengan kebiasaan yang ada, bukan dilandaskan pada hierarki hukum itu sendiri. Karena menurut pemahaman saya, seluruh aturan yang melibatkan unsur pajak di dalamnya akan berkiblat juga kepada aturan perpajakan. Umumnya akan berbunyi seperti ini: “setiap pajak yang terutang atas kegiatan ini harus dilakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Ketentuan yang dimaksud tentunya Undang-Undang Pajak beserta peraturan turunannya, sehingga seluruh Wajib Pajak harus mengikuti dan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya hanya bertugas memberikan bimbingan dan mengarahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang ada.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s